Layanan Izin Usaha, Perluasan Usaha, Perubahan Usaha dan Penggabungan Usaha Penanaman Modal

Deskripsi

Izin Usaha, Perluasan Usaha, Perubahan Usaha dan Penggabungan Usaha Penanaman Modal

A. Dasar Hukum

1.   Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

2.   Perka BKPM No. 5 Tahun 2013 jo. No. 12/2013  tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan  penanaman modal.

3.   Peraturan Kepala Badan Koodinasi Penanaman Modal RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal

4.   Peraturan Bupati Luwu Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Luwu

5.   Keputusan Bupati Luwu Nomor 04 tahun2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Luwu

B. Persyaratan
C. Prosedur Pelayanan

  1. Pemohon meminta informasi izin dan mengambil Formulir Permohonan di Loket Informasi.
  2. Petugas Informasi memberikan informasi tentang alur proses izin PM, memberikan formulir kepada pemohon dan meregistrasi pengambilan formulir di buku register.
  3. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan PM di Loket Pendaftaran, kemudian Petugas meregistrasi permohonan pendafataran di buku register pendaftaran, selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kepada Kabid Promosi PM.
  4.  Kepala Bidang Promosi PM koordinasi dengan Tim Koordinasi dan fasilitasi PM untuk pelaksanaan Ekpouse (jika perlu, dilakukan  Persiapan dan pelaksanaan ekpouse, sekaligus penilaian kelayanan usaha  (jika tidak layak dikembalikan kepada pemohon dan jika layak dilakukan proses   selanjutnya). Berkas diserahkan kepada Admin SPEPISE.
  5.  Khsusus untuk permohonan izin perluasan bagi usaha sektor Industri terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Dinas Penanaman Modal.
  6.  Admin melakukan penginfutan data, pembuatan naskah izin, penomoran, dan pencetakan, setelah itu Naskah PM diserahkan ke Sekrertaris.
  7.  Sekretaris , meneliti dan memaraf Naskah Izin PM, dan disampaikan kepada Kadis untuk ditandatangi.
  8.  Kepala Dinas menandatangani Naskah Izin PM, kemudian dikembalikan ke Admin PM untuk divalidasi.
  9.  Petugas Admin SPEPISE kembali melakukan validasi Naskah Izin setelah ditandatangani oleh Kadis, selanjutnya Naskah izin diserahkan kepada Petugas Loket Penyerahan.
  10. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan Naskah izin PM dan meminta tanda terima berkas kepada  pemohon.

 

Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, pemberitahuan penolakan maksimal 3 (tiga) hari kerja

D. Waktu Proses Izin

E. Biaya / Retribusi

F. Produk Pelayanan

G. Pengelolaan Pengaduan