Profil Kami

Menempati sebuah gedung  BKPMD TOWER yang diberikan pada tahun 2014 oleh Pemerintah Kabupaten Luwu. Gedung ini merupakan cikal bakal beroperasionalnya BPPPM yang kemudian difungsikan sebagai wadah PTSP di Kabupaten Luwu yang berada dipusat bisnis Jalan Bougenville Panakukkang kota Makassar. Kelahiran Unit Pelaksaan Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT-P2T) dimulai di Tahun 2012 dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2012 sebagai Dasar Hukum Penyelenggaraan PTSP di Sulawesi Selatan. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari Pergub 61 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal Prov. Sulawesi Selatan yaitu Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dalam iklim yang kurang kondusif, karena adanya “public image” dan “public distrust” terhadap birokrasi pemerintahan, apalagi birokrasi pelayanan yang terkait dengan aspek-aspek “lincense dan permit” (Perizinan dan Non Perizinan). Langkah awal pembentukan Pelayanan Perizinan Terpadu diawali dengan:

 

1.Menyamakan Persepsi antara Bupati,  DPRD Kabupaten Luwu dan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu
2.Menyiapkan anggaran dalam Operasional APBD, menyusun SOP dan SPP
3.Penempatan mekanisme pengaduan
4.Penyiapan sarana dan prasarana
5.Penyiapan pegawai penyelenggara Pelayanan Perizinan
6.Penyusunan sistem informasi Perizinan Berbasis Teknologi Informasi
7.Penyebarluasan informasi penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
8.Penyiapan Sistem Monitoring dan Evaluasi
 

Dasar hukum pelimpahan wewenang penandatanganan dari Gubernur Sulawesi Selatan kepada Kepala BKPMD  selaku Administrator P2T diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013. Prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Peizinan Terpadu (P2T) pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dalam berbagai bentuk, antara lain mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dilakukan dengan membuat mekanisme sistem dan prosedur pelayanan sehingga biaya resmi menjadi lebih transparan.

 

P2T juga telah menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga memiliki kepastian dalam layanan, yakni kepastian waktu, kepastian biaya, dan kepastian prosedur atau persyaratan. Dalam proses pengurusan perizinan di P2T semua bebas biaya atau gratis, kecuali beberapa perizinan yang engenakan retribusi berdasarkan peraturan.

 

Pada tahapan awal berdirinya P2T pengurusan berbagai perizinan masih menggunakan sistem “walk in Customer” atau orang harus datang ke Gedung P2T, nantinya layanan ini akan terus dikembangkan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu yang terintegrasi berbasis web dan dapat diakses masyarakat secara online, baik untuk mengajukan permohonan perizinan maupun aktifitas lainnya, sistem ini nantinya akan dapat diaksesoleh seluruh pengguna di P2T maupun Unit Reaksi Cepat (URC) di SKPD melalui jaringan Komputer yang tersedia, sistem ini memiliki Data Center di Server P2T. Apabila terdapat proses perizinan yang memerlukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota ataupun mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat, atau memerlukan kajian teknis maupun tinjauan lapangan, maka komponen yang ada di P2T akan memerlukan pendampingan (channelling) sampai dengan selesainya perizinan, masyarakat yang mengurus izin tidak perlu harus bolak balik hanya untuk mengurus izin, fungsi ini akan dijalankan oleh suatu tim khusus yang disebut Unit Reaksi cepat yang terdiri dari 20 sektor.